Bali Round, Sebuah Agenda Politik Global

Standard

Tahun ini, 2013, Indonesia akan kedatangan banyak delegasi dari berbagai Negara. Diperkiran ada sekitar 150 delegasi yang mengunjungi salah satu provinsi di Indonesia yaitu Bali. Mereka datang ke Indonesia bukan dengan niat berwisata tetapi mereka datang ke Indonesia untuk membicarakan tentang kebijakan yang akan berdampak di seluruh dunia. Kebijakan ini mampu membuat atau memaksakan Negara anggota untuk menyetujui kebijakan yang diambil walaupun sebenarnya sangat merugikan. Kebijakan inilah yang akan mempunyai dampak terhadap Indonesia. Kebijakan ini adalah kebijakan organisasi besar WTO. WTO akan melakukan pertemuan di Indonesia untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan ekonomi global. Akan ada banyak hal yang dibicarakan di Bali nantinya.

WTO (World Trade Organization) adalah sebuah organisasi besar yang membuat regulasi-regulasi ekonomi di antara anggota-anggotanya. WTO pada awalnya bernama GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang dibentuk sekitar tahun 1947. GATT ini kemudian berubah menjadi World Trade Organization tahun 1994 pada saat Uruguay Round (1986-1994) yang kemudian diratifikasi tahun 1995. Di WTO terdapat berbagai macam kebijakan yang baru, seperti GATS, TRIPS dan AoA yang dulunya tidak ada dalam GATT.

GATS (General Agreement on Trade in Services) merupakan kesepakatan multilateral yang memberikan hak secara hukum untuk perdagangan segala bentuk jasa, termasuk jasa budaya. Kesepakatan ini menetapkan empat cara penyediaan jasa internasional :

  1. Jasa yang diberikan dari satu Negara ke Negara lain (misalnya jasa perbankan atau arsitektur yang disediakan melalui sarana telekomunikasi atau surat biasa) yang disebut cross-border supply.
  2. Konsumen atau perusahaan yang memanfaatkan jasa di Negara lain (misalnya pariwisata atau pekerjaan perawatan pesawat terbang atau kapal) yang disebut consumption abroad.
  3. Perusahaan asing yang mendirikan anak perusahaan atau cabang untuk menyediakan jasa di Negara lain (misalnya perusahaan asuransi atau jaringan hotel), yang secara resmi disebut commercial presence.
  4. Perorangan yang melakukan perjalanan dari Negara asal mereka untuk menawarkan jasa di Negara lain (misalnya pemeriksa keuangan, dokter, guru, dan lain-lain) yang disebut presence of natural persons.[1]

Karena aturan tambahan inilah yang membuat bahwa jasa itu diperjual belikan seperti pendidikan, kesehatan, dll. Hal ini membuat sector-sektor jasa tersebut bukan lagi untuk melayani masyarakat tetapi digunakan untuk meraup untung sebesar-besarnya. Jangan heran kalau semisal ada sebuah institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat belajar menjadi bagaikan sebuah pasar dimana motif utamanya adalah profit. Kita ambil contoh bidang pendidikan, bagai para swasta yang ingin membuat institusi pendidikan yang pertama melalui yayasan. Makanya ketika kita bicara tentang pendidikan mulai dari tingkatan awal (Taman Kanak-Kanak) sampai tingkatan akhir (Perguruan Tinggi) ketika telah menjadi turunan dari Yayasan jangan heran jika biaya yang dibutuhkan untuk duduk dalam institusi ini tidaklah sedikit. Cara kedua yang dipakai agar bidang jasa menjadi komoditas adalah berafiliasi dengan institusi dalam negeri atau insitusi yang dikelola oleh Pemerintah yang notabenenya menjadikan fungsi pelayanan sebagai tujuan utama. Ketika ada institusi pendidikan yang awalnya dikelola oleh pemerintah kemudian berafiliasi dengan sebuah yayasan, perusahaan, dll. Maka biaya yang dikeluarkan untuk duduk dalam institusi tersebut menjadi bertambah. Dikarenakan telah munculnya motif-motif profit dalam institusi ini.

TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) merupakan kesepakatan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Aturan ini memberikan hak istimewa kepada para penemu-penemu untuk melindungi hasil temuan mereka agar tidak dipergunakan secara bebas tanpa sepengetahuan mereka. Hal inilah yang membuat barang-barang menjadi mahal karena dalam setiap barang yang kita beli tersebut kita membayar royalty kepada penemunya.

Hal yang menjadi kontrofersi adalah ketika sebuah barang itu merupakan sebuah budaya yang kemudian diklaim oleh sejumlah perusahaan atau individu. Kasus Cirebon misalnya, dimana sekelompok usaha kerajinan rotan harus membayar sejumlah royalty kepada sebuah perusahaan di Amerika Serikat (AS) dikarenakan teknologi menekuk rotan yang dipakai telah dipatenkan sebelumnya oleh perusahaan tersebut. Ukiran khas Jepara yang hak patennya dipegang oleh pengusaha-pengusaha dari AS, Australia, dan Kanada mengalami nasib serupa. Begitu pula halnya dengan pematenan sutera oleh Jepang dan Tempe oleh 19 perusahaan luar negeri, serta kisah pengrajin perak Desak Suwari dari Desa Celuk, Gianyar, yang harus berurusan dengan WTO, dituduh melanggar HaKi karena menjual kepada orang lain desain produknya yang sebelumnya untuk konsumen berkebangsaan Amerika, yang kemudian mematenkan desain tersebut sebagai HaKI miliknya. [2]

Contoh-contoh ini dianggap merupakan kelemahan dari HaKI dan memberikan tanda bahwa hal-hal yang diciptakan atau ditemukan bukan lagi dilihat dari asas manfaat barang tersebut melainkan seberapa besar profit yang dapat diambil dari setiap barang tersebut yang diperjual belikan.

AoA (Agreement of Agriculture) merupakan kesepakatan dalam bidang agriculture. Hal ini menyebabkan pangan menjadi sebuah komoditas yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk meraup untung yang sangat besar. Perusahaan-perusahaan ini yang kemudian mengendalikan apa yang harus kita konsumsi dan berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan dari konsumsi tersebut. Dalam Film Food Inc. kita melihat bagaimana pasar dimanipulasi sedemikian rupa sehingga apa yang kita konsumsi adalah hal yang telah diatur oleh para perusahaan-perusahaan.  Misalnya mereka sengaja menaikkan harga barang-barang yang berasal langsung dari alam dan memberikan alternative barang yang harus kita konsumsi yang notabenenya merupakan produk-produk profit dimana pasti ada keuntungan maksimal dari barang-barang tersebut.

Selain itu sebelum menjadi barang siap konsumsi, para perusahaan telah menyusup sampai bening-benih dari pangan kita. Telah banyak perusahaan yang melakukan manipulasi genetika terhadap pangan-pangan kita yang tidak kita ketahui apa dampaknya kedepan terhadap kondisi kita. Dengan manipulasi tersebut mereka terus mencari keuntungan dan melakukan berbagai cara agar keuntungan tersebut maksimal. Semisal mereka membuat sebuah benih yang ketika ingin dikembangkan harus memerlukan produk khusus semisal pupuk atau pestisidanya. Hal inilah yang mereka terus lakukan untuk menambah banyak profit yang akan mereka hasilkan.

3 kesepakatan diatas telah melalui perubahan yang signifikan karena telah diadakan beberapa kali pertemuan sejak GATT berubah menjadi WTO. Pertanyaan yang muncul kemudian mengapa setiap diadakannya pertemuan WTO ada protes-protes dari masyarakat untuk menggagal pertemuan WTO tersebut. Seperti kasus Seattle tahun 1999.

Hal ini dikarenakan ternyata hal-hal yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan WTO disinyalir dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar atau membawa kepentingan-kepentingan perusahaan. Banyak dampak yang terjadi sejak adanya sebuah peraturan ekonomi global. Semisal ketimpangan yang menjadi isu yang sangat hangat ketika berbicara tentang WTO.

Dampak yang secara langsung diterima Indonesia ketika agenda WTO ini berlangsung adalah Indonesia akan menjadi pasar bagi barang-barang perusahaan luar yang mengakibatkan melemahkan ekonomi Indonesia. Karena diproyeksi salah satu agenda yang akan dibahas pada saat pertemuan WTO di Bali adalah tentang pengurangan hambatan non-tariff yang semakin memberikan akses bagi barang-barang luar untuk masuk ke Indonesia. Dampak-dampak yang lain yang akan di bahas secara spesifik di DISKUSI HIMAHI FISIP UNHAS tanggal 4 Juli 2013 di Koridor FIS IV Universitas Hasanuddin.

Silahkan tunggu review selanjutnya …

 

DEPARTEMEN ADVOKASI DAN KAJIAN STRATEGIS


[1] Kebudayaan, Perdagangan, & Globalisasi (25 Tanya Jawab) hal. 47 – 48

[2] Endriady E.A., HaKI (Hak atas Kekayaan Indonesia) dalam Jurnal Alternativa Volume 1 hal. 53 – 54

About basribashl

Seorang yang mencoba untuk lebih memahami dunia. Seorang Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Angkatan 2011. Seorang yang ingin bertahan dalam idealisme Seorang yang ingin belajar lebih banyak Seorang yang ingin berbagi lebih banyak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s