Tugas I Studi Kawasan Asia Tenggara

Standard

KOMUNITAS EKONOMI ASEAN

Kurang lebih 2 tahun lagi kita dapat mempersiapkan diri menuju Komunitas Ekonomi ASEAN. Komunitas yang pada awalnya digodok pada tahun 2020. Tapi sebagaimana diketahui bersama, pada KTT ke-21 di Cebu – Filipina tahun 2007 disepakati percepatan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015, yang berarti mempercepat terlaksananya komunitas ini 5 tahun lebih awal.

Komunitas Ekonomi ASEAN sendiri merupakan sebuah kesepakatan antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk menghimpun negara-negara ASEAN ke dalam sebuah pasar tunggal. Konsekuensi logis dari rencana ini adalah adanya pasar bebas (Free Trade Area) antara Negara-negara anggota ASEAN. Bentuk integrasi ekonomi ini direncanakan dimulai pada tanggal 31 Desember 2015. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN.

Sebelum sampai pada kesepakatan pada Cebu Declaration 2007, Komunitas Ekonomi ASEAN melalui berbagai tahapan yang cukup memakan waktu panjang. Dimulai pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-2 ASEAN tanggal 15 Desember 1997, di Kuala Lumpur, Malaysia, para pemimpin ASEAN mengesahkan Visi ASEAN 2020. Dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

  1. Menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.
  2. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa.
  3. Meningkatkan pergerakan tenaga professional jasa dan lainnya secara bebas di kawasan.

Menindaklanjuti KTT Ke-2 ASEAN, maka pada KTT ke-6 ASEAN tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi, Vietnam. Pemimpin ASEAN mengesahkan Ha Noi Plan of Action (Rencana Aksi Ha noi) yang merupakan langkah awal untuk merealisasikan tujuan dari visi 2020 ASEAN. Pada KTT ini, para pemimpin juga mengeluarkan Statement on Bold Measure dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha, mempercepat pemulihan ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi dan financial.

Pada KTT selanjutnya tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan – Brunei Darussalam disepakati perlunya dibentuk Roadmap of Integration of ASEAN (RIA) guna memetakan tonggak penting yang harus dicapai berikut langkah-langkah spesifik dan jadwal pencapaiannya.

Pada KTT ke-9 yang di adakan di Bali tahun 2003 disetujui pembentukan Komunitas ASEAN. Pembentukan komunitas ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi. Juga merupakan upaya ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestic yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati (mutual respect), tidak mencampuri urusan dalam negeri (non-interference), consensus, dialog dan konsultasi.

KTT selanjutnya yang diadakan di Vientiane, Laos tahun 2004 disetujui Vientiane Action Program (VAP) 2004-2010 yang merupakan strategi dan program kerja untuk mewujudkan ASEAN Vision.

Tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina ditandatangani Cebu Declaration on the Accelaration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Ada beberapa alasan mengapa pada Cebu Declaration 2007, Komunitas ini dipercepat menjadi 2015 antara lain :

  1. Untuk memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global seperti dengan India dan China
  2. Adanya Potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20% sebagai dampak integrasi
  3. Untuk meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standard dan praktik internasional.
  4. Diselaraskan dengan komitmen pencapaian MDGs 2015.

Komunitas ASEAN – sesuai dengan Bali Concord II tahun 2003 – terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu Pertama, Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/ASC), Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN akan memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai. Terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan akan menjadi modal bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat ASEAN.

Komunitas Keamanan ASEAN menganut prinsip keamanan komprehensif yang mengakui saling keterkaitan antar aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Komunitas Keamanan ASEAN memberikan mekanisme pencegahan dan penanganan konflik secara damai. Hal ini dilakukan antara lain melalui konsultasi bersama untuk membahas masalah- masalah politik-keamanan kawasan seperti keamanan maritim, perluasan kerjasama pertahanan, serta masalah- masalah keamanan non- tradisional (kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain). Dengan derajat kematangan yang ada, ASEAN diharapkan tidak lagi menyembunyikan masalah-masalah dalam negeri yang berdampak pada stabilitas kawasan dengan berlindung pada prinsip- prinsip non- interference.

Kedua, Komunitas Ekonomi ASEAN/KEA (ASEAN Economic Community/AEC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC – ASEAN Economic Community) akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan. Pembentukan biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UKM. Disamping itu, pembentukan AEC juga akan memberikankemudahan dan peningkatan akses pasar intra- ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan- peraturan dan standardisasi domestik.

Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN akan memberikan peluang bagi negara – negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan dan memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. Disamping itu, pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra-ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan- peraturan dan standardisasi domestik.

Ketiga, Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). Kerjasama di bidang sosial- budaya menjadi salah satu titik tolak utama untuk meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya “a caring and sharing community”, yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Kerjasama sosial-budaya mencakup kerjasama di bidang kepemudaan, wanita, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan ketenagakerjaan serta Yayasan ASEAN. Dalam rangka mewujudkan ketiga Komunitas ASEAN tersebut, telah disepakati cetak biru (blueprint). Dalam cetak biru KEA tersebut terdapat 4 pilar. Pilar-pilar yang dimaksud antara lain :

  1. Pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih jelas.
  2. Menuju kawasan berdaya saing tinggi (perlindungan konsumen, pengembangan infrasruktur, HAKI)
  3. Pembangunan ekonomi merata pengembangan UKM ASEAN dan peningkatan kapasitas bagi CLMV melalui program Inatives on ASEAN Integration (IAI)
  4. Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global.

Dari keempat pilar inilah, Indonesia terus berupaya memperbaiki kondisi ekonomi domestiknya. Karena tanpa persiapan yang matang, Komunitas Ekonomi ASEAN ini justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia, antara lain :

1. Laju peningkatan Ekspor dan Impor.

Eskpor Indonesia berada diperingkat 4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan Impor berada di urutan ke-3 setelah Singapura dan Malaysia. Hal inilah yang menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia. Disamping itu perdagangan bebas dengan China menyebabkan pengusaha-pengusaha local kalah bersaing.

2. Laju Inflasi

Laju inflasi Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan Negara ASEAN yang lain.

3. Dampak Negatif Arus Modal yang Lebih Bebas.

Proses liberalisasi arus modal dapat menimbulkan ketidakstabilan melalui dampak langsungnya pada kemungkinan pembalikan arus modal yang tiba-tiba maupun dampak tidak langsungnya pada peningkatan permintaaan domestik yang akhirnya berujung pada tekanan inflasi. Selain itu, aliran modal yang lebih bebas di kawasan dapat mengakibatkan terjadinya konsetrasi aliran modal ke Negara tertentu yang dianggap memberikan potensi keuntungan lebih menarik. Hal ini kemudian dapat menimbulkan risiko tersendiri bagi stabilitas makroekonomi.

4. Kesamaan Produk.

Indonesia perlu melakukan strategi peningkatan nilai tambah bagi produk eskpornya sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dengan produk dari Negara-negara ASEAN lainnya

5. Daya Saing Sektor Prioritas Integrasi

Tantangan lain yang juga dihadapi oleh Indonesia adalah peningkatan keunggulan komparatif di sektor prioritas integrasi. Saat ini Indonesia memiliki keunggulan di sektor/komoditi seperti produk berbasis kayu, pertanian, minyak sawit, perikanan, produk karet dan elektronik, sedangkan untuk tekstil, elektronik, mineral (tembaga, batu bara, nikel), mesin-mesin, produk kimia, karet dan kertas masih dengan tingkat keunggulan yang terbatas

6. Daya Saing SDM

Kemapuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan baik secara formal maupun informal. Kemampuan tersebut diharapkan harus minimal memenuhi ketentuan dalam MRA yang telah disetujui. Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena memerlukan adanya cetak biru sistem pendidikan secara menyeluruh, dan sertifikasi berbagai profesi terkait.

7. Tingkat Perkembangan Ekonomi

Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat perkembangan Ekonomi Indonesia masih sangat rendah. Hal ini harus cepat diatasi karena mengingat bahwa dalam komunitas ini ada Negara mapan seperti Singapura yang siap melahap Indonesia.

8. Kepentingan Negara

Benturan kepentingan juga hal yang harus diwaspadai Indonesia. Karena ketika kepentingan Negara-negara ASEAN berbenturan dan tidak cepat diatasi dengan baik. Maka kemungkinan besar Komunitas ini akan hancur.

9. Kedaulatan Negara

Diperlukan kesadaran politik yang tinggi dari suatu negara untuk memutuskan ”melepaskan” sebagian kedaulatan negaranya. Kerugian besar lainnya adalah seperti kemungkinan hilangnya peluang kerja di suatu negara serta kemungkinan menjadi pasar bagi Negara ASEAN lainnya yang lebih mampu bersaing.

Selain Tantangan, ada beberapa peluang juga yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia sehingga Komunitas Ekonomi ASEAN ini dapat memberikan dampak positif yang besar bagi Indonesia. Peluang-peluang Indonesia antara lain :

1. Manfaat Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar,dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN, akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan.

2. Pasar Potensial Dunia

Jumlah penduduk Indonesia yang terbesar di kawasan (40%dari total penduduk ASEAN) tentu saja merupakan potensi yang sangatbesar bagi Indonesia menjadi negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan

3. Negara Pengekspor

Nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luarASEAN berkisar 80-82% dari total ekspornya, Hal ini berarti peluang untukmeningkatkan ekspor ke intra-ASEAN masih harus ditingkatkan agar laju peningkatan ekspor ke intra-ASEAN berimbang dengan laju peningkatan impor dari intra-ASEAN.

4. Negara Tujuan Investor

Sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar (40%) diantara Negara Anggota ASEAN, Indonesia diharapkan akan mampu menarik investor ke dalam negeri dan mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari Negara Anggota ASEAN lainnya. Dari segi peningkatan investasi,berbagai negara ASEAN mengalami penurunan rasio investasi terhadap PDB sejak krisis, antara lain akibat berkembangnya regional hub-production. Tapi bagi Indonesia, salah satu faktor penyebab penting penurunan rasio investasi ini adalah belum membaiknya iklim investasi dan keterbatasan infrastuktur. Dalam rangka AEC 2015, berbagai kerjasama regional untuk meningkatkan infrastuktur (pipa gas, teknologi informasi) maupun dari sisi pembiayaan menjadi agenda. Kesempatan tersebut membuka peluang bagi perbaikan iklim investasi Indonesia melalui pemanfaatan program kerja sama regional, terutama dalam melancarkan program perbaikan infrasruktur domestik.

5. Daya Saing

Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif yang berarti sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk meproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia sebagai salah satu Negara besar yang juga memiliki tingkatintegrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri

6. Sektor Jasa Yang Terbuka

Dari sisi jumlah tenaga kerja, Indonesia yang mempunyai penduduk yang sangat besar dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar, sehingga menjadi pusat industri. Selain itu, Indonesia dapat menjadikan ASEAN sebagai tujuan pekerjaan guna mengisi investasi yang akan dilakukan dalam rangka AEC 2015. Standardisasi yang dilakukan melalui Mutual Recognition Arrangements (MRAs) dapat memfasilitasi pergerakan tenaga kerja tersebut.

7. Aliran Modal

AEC membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan aliran modal masuk ke kawasan yang kemudian ditempatkan di aset berdenominasi rupiah

Indonesia harus segera menyusun langkah strategis yang dapat diimplementasikan secara target specific agar peluang pasar yang terbuka dapat dimanfaatkan secara  optimal. Langkah strategis tersebut disusun secara terpadu diantara sektor mulai dari hulu hingga ke hilir dibawah koordinasi suatu Badan Khusus atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Langkah-langkah strategis setiap sektor kemudian dijabarkan kedalam tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya perbaikan dan pengembangan infrastruktur fisik dan non fisik di setiap sektor dan lini dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mendorong kinerja ekspor harus dilakukan secara terkoordinasi dengan seluruh sektor Pembina dan pelaku usaha. Koordinasi antar sektor dan instansi terkait, terutama dalam menyusun kesamaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha, dan harmonisasi (reformasi) kebijakan di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan. Secara garis besar, langkah strategis yang harus dilakukan antara lain adalah melakukan :

  1. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual (reformasi regulasi);
  2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam birokrasi maupun dunia usaha ataupun professional;
  3. Penguatan posisi usaha skala menegah, kecil, dan usaha pada umumnya;
  4. Penguatan kemitraan antara publik dan sektor swasta;
  5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi (juga merupakan tujuan utama pemerintah dalam program reformasi komprehensif di berbagai bidang seperti perpajakan, kepabeanan, dan birokrasi);
  6. Pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditi unggulan;
  7. Peningkatan partisipasi institusi pemerintah maupun swasta untuk mengimplementasikan AEC Blueprint;
  8. Reformasi kelembagaan dan kepemerintahan. Pada hakekatnya AEC Blueprint juga merupakan program reformasi bersama yang dapat dijadikan referensi bagi reformasi di Negara Anggota ASEAN termasuk Indonesia; dan
  9. Penyediaan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala;
  10. Perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, revitalisasi dan restrukturisasi industri, dan lain-lain.

Komunitas Ekonomi ASEAN ini harus dipandang penting, mengingat ketika kita salah langkah dalam penerapan strategi maka akan menjadi boomerang yang menghancurkan ekonomi kita. Indonesia harus dan seharusnya berbenah diri terutama pembenahan birokrasi yang tergolong sangat korup. Dikhawatirkan jika hal itu tidak dibenahi maka hal positif dari komunitas ini hanya akan dinikmati oleh segolongan orang saja, bukan seluruh masyarakat Indonesia. Perlunya juga pemerintah bijak dalam setiap keputusan, agar keputusan-keputusan tersebut pro kepada rakyat banyak.

Daftar Sumber

Menuju ASEAN Economi Community 2015. Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Selayang Pandang ASEAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s