Tugas I Sistem Hukum Indonesia

Standard

Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia

  1. Undang-Undang Dasar adalah aturan dasar yang tertinggi sebagai sebuah norma dasar. Contoh Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang adalah aturan yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam penyelenggaraan dan pengaturan atas warga Negara. Dibuat oleh badan legislative sebagai penjabaran dari tuntutan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Contoh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibuat badan eksekutif sebagai penjabaran atas isi yang diperintahkan oleh Undang-Undang. ContohPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Turunan, Satuan Tambahan, Dan Satuan Lain Yang Berlaku.
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya mendesak berfungsi untuk menggantikan posisi Undang-Undang. Contoh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Penambahan Bea Balik Nama.
  5. Peraturan Menteri adalah Peraturan yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis atas peraturan pemerintah yang dibuat oleh menteri sesuai bidangnya. Contoh Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara
  6. Instruksi Presiden adalah pedoman dalam bertindak yang diperlakukan oleh presiden dalam hal-hal tertentu. Contoh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
  7. Keputusan Presiden adalah aturan dalam bidang administrasi Negara yang dibuat oleh pemerintah secara sepihak. Contoh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
  8. Keputusan Bersama para Menteri adalah aturan yang dibuat oleh beberapa menteri yang menyangkut bidang para menteri tersebut. Contoh Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2012.
  9. Peraturan Daerah adalah aturan yang dibentuk oleh Pemerintah daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dari suatu daerah. Contoh Peraturan Daerah Kota Pekan Baru No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.
  10. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota adalah aturan yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang mengatur daerah Provinsi/Kab/Kota. Contoh Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok.

About basribashl

Seorang yang mencoba untuk lebih memahami dunia. Seorang Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Angkatan 2011. Seorang yang ingin bertahan dalam idealisme Seorang yang ingin belajar lebih banyak Seorang yang ingin berbagi lebih banyak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s