RUU Kamnas : Ancaman bagi kebebasan Sipil

Standard

Ruu Kamnas (Keamanan Nasional) adalah RUU yang diajukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk mengatur dan menetapkan berbagai hal yang berhubungan dengan keamanan nasional. RUU ini pernah ditolak diparlemen awal tahun kemudian diajukan kembali pada bulan Juni 2012 tapi sayangnya tanpa mengalami perubahan (tidak direvisi). RUU Kamnas ini dalam proses perumusannya agak tertutup karena Cuma sebagian kecil masyarakat yang tahu yaitu masyarakat yang mengerti tentang konstitusi-konstitusi, media seakan-akan ditekan agar tidak pernah meliput perumusan kebijakan ini. Dalam pembentukan RUU Kamnas ini sangat berkaitan dengan UU Intelejen yang merupakan bentuk pencegahan dari berbagai macam ancaman. Dengan disahkannya RUU ini maka bentuk pencegahan berubah menjadi bentuk penanggulangan, yang mengindikasikan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat. Asumsi yang berkembang apabila RUU ini telah disahkan maka sistem keamanan nasional akan kembali lagi ke zaman Orde Baru yang sangat represif karena dalam RUU ini dijelaskan pelaksanaan keamanan nasional melalui pendekatan sekuritas.

Dalam pembentukan RUU Kamnas ini bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan panduan yang semestinya diikuti. Dalam pasal 5 UU tersebut jelas dinyatakan bahwa rancangan undang-undang mesti memiliki tujuan dan rumusan yang jelas, serta aplikatif / dapat dilaksanakan. Karena terabaikannya UU ini maka dalam RUU Kamnas terdapat beberapa pasal yang sangat karet dan multitafsir yang kemungkinan dapat disalahgunakan oleh institusi penegak keamanan.

Pasal pertama saja telah menimbulkan kerancuan tentang keamanan nasional, dalam pasal tersebut (Pasal 1) ayat 2 yang menyatakan “Ancaman adalah setiap upaya, kegiatan, dan/atau kejadian. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mengganggu dan mengancam keamanan individu warga negara, masyarakat, eksistensi bangsa dan negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional”. Kata pembangunan nasional ini sangat multitafsir, apabila kita mengambil contoh demonstrasi-demonstrasi yang besar-besaran yang dapat mengganggu stabilitas negara (khususnya ekonomi) maka hal ini merupakan bentuk kriminal. Maka dengan begitu akan mematikan sikap-sikap kritis dari masyarakat itu sendiri. “Kalau begitu rubah saja sistem pemerintahan kita menjadi otoriter, yang dimana penguasa tidak memberikan kesempatan untuk kritik oleh masyarakat”.

Pasal lain yang menyinggung tentang ancaman adalah pasal 16 ayat 1 yang menyatakan “Spektrum ancaman dimulai dari ancaman paling lunak sampai dengan ancaman paling keras yang bersifat lokal, nasional, dan internasional dengan berbagai jenis dan bentuknya” dan pasal 17 ayat 1 poin c yang menyebutkan “ancaman tidak bersenjata”. Dari dua pasal diatas yang menyinggung ancaman keamanan nasional sangatlah multitafsi karena tidak menjelaskan lebih rinci mana yang dimaksud ancaman paling lunak dan ancaman tidak bersenjata. Dengan dua poin ini, banyak asumsi yang mengatakan bahwa jika RUU ini disahkan maka kebebasan publik, pers, dll tidak akan kita temukan lagi. Sebab, bentuk-bentuk kebebasan umumnya mengkritik Pemerintah yang bisa ditafsirkan sebagai ancaman terhadap bangsa dan negara.

Pasal lain, yaitu pasal 59 ayat 1 yang mengatakan “ Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keamanan Nasional yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Pertanyaan yang akan muncul, mengapa RUU ini mempunyai hak yang istimewa terhadap undang-undang lain? Apa urgensitas dari RUU ini sehingga dapat membatalkan UU yang telah berlaku?

Banyak asumsi yang berkembang bahwa RUU ini sarat akan berbagai macam kepentingan, salah satunya adalah usaha untuk melanggengkan sebuah pemerintahan yang diktator yang menggunakan prinsip militer (Orde Baru), dimana kita tidak mengenal kebebasan bersuara didepan umum. Ketika kita mengkritik penguasa maka kita dapat ditangkap dengan mudah oleh para penegak hukum. Mana Demokrasi yang digaung-gaungkan oleh pemerintah? Asumsi lain mengatakan bahwa RUU ini adalah jalan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena investor tidak akan menanamkan modal kesebuah negara yang dinilai tidak aman (berarti Indonesia tidak aman dong!!) kita akan melihat nanti masa dimana ketika ada perusahaan asing, maka disana ada pula pasukan keamanan yang siap kapan saja merenggut nyawa kita, apabila kita berani mengkritik perusahaan asing tersebut. Langgenglah para investor-investor kapitalis tersebut menguras sumber daya alam kita. Soekarno pernah berkata “lebih baik sumber daya alam kita tertidur lelap dalam perut bumi sampai anak cucu kita yang mengelolanya sendiri”.

Semoga RUU ini tidak disahkan, dan apabila disahkan semoga terdapat penjelasan yang lebih detail setiap pasal, ayat, dan poin dalam RUU Kamnas tersebut dan lebih mengayomi kepentingan masyarakat bukan kepentingan segelintir elit. Marilah kawan-kawan kita buka kembali ruang-ruang diskusi yang telah lama tertutup, tumbuhkan sikap kritis kita. Karena pemerintah sekarang berusaha membungkam sikap kritis agar kekuasaan mereka yang bobrok dapat bertahan lama.

Disampaikan dalam diskusi panel : RUU Kamnas, di koridor Sospol (FIS IV) Unhas. Tanggal 26 September 2012.

About basribashl

Seorang yang mencoba untuk lebih memahami dunia. Seorang Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Angkatan 2011. Seorang yang ingin bertahan dalam idealisme Seorang yang ingin belajar lebih banyak Seorang yang ingin berbagi lebih banyak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s